PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang responsif gender.
Pesan tersebut mengemuka dalam Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten atau Kota se-Kalteng, yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3APPKB) di Aula Bapperida, Selasa (9/9/2025).
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka menyampaikan, bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.
Oleh karena itu, setiap perangkat daerah wajib memasukkan perspektif gender dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Menurutnya, keberhasilan PUG sangat bergantung pada sinergi dan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah serta kondisi sosial ekonomi.
“Kebijakan responsif gender hanya bisa terwujud bila didukung data yang akurat dan kolaborasi antar-perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Kalteng, Ricko Brilyanu menekankan workshop ini, bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun rencana tindak lanjut serta meningkatkan komitmen daerah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif.
Pemprov Kalteng berharap forum ini tidak sekadar menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga melahirkan ide-ide konstruktif demi pembangunan yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. (ifa/abe)
