Aksi di Palangka Raya, Kotim dan Kapuas Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR
PALANGKA RAYA – Aksi massa tak hanya terjadi di kota-kota lain se-Indonesia. Tapi juga terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Senin (1/9/2025). Ada tiga daerah yang menggelar unjuk rasa dengan misi yang sama, yaitu menolak kenikan gaji serta tunjangan anggota DPR RI. Tiga daerah di Kalteng yang menggelar demonstrasi kemarin adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kapuas.
Tuntutan massa dalam demonstrasi itu hampir semua sama. Namun masing-masing kelompok aksi menambahkan poin-poin tuntutan sesuai daerahnya masing-masing (lihat tabel).
Di Palangka Raya, ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi September Hitam melaksanakan demo depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng.
Sesuai komitmen sebelumnya, para mahasiswa yang melakukan aksi masih menjaga kondusivitas, dengan memberikan lingkaran agar tidak ada provokator di luar massa aksi.
Salah satu peserta aksi dari Universitas Palangka Raya menegaskan, pada unjuk rasa ini juga berdasarkan keresahan dari mahasiswa, tidak hanya ikut-ikut seperti di daerah lain.
Pihaknya menyerukan kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. “Kami menentang kebijakan-kebijakan DPR yang tidak pro rakyat,” serunya.
Para demonstran minta agar DPRD Kalteng dapat melihat program-program yang selama ini kurang memberi manfaat. Contohnya lumbung pangan. “Bukannya memberi manfaat, justru merusak hutan. Masyarakat tidak mendapat apa-apa,” ungkapnya.
Selain itu, massa juga menyerukan terkait cibiran kasar oleh salah satu anggota DPR RI beberapa waktu. Salah satu peserta demo lainnya menyerukan bahwa seharusnya anggota dewan menyampaikan keresahan yang dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kalteng.
Tampak gedung DPRD Kalteng dipasang pagar kawat berduri di gerbang depan dan belakang. Selain itu, tampak pula beberapa anggota dewan serta beberapa pejabat Pemprov Kalteng dari balik tembok pagar. Di tengah aksi, terlihat mahasiswa Cipayung Plus datang dan menambah jumlah demonstran sore itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menyatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi mahasiswa Kalteng ke pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Arton sebagai respons terhadap berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terkait isu-isu daerah dan nasional. “Aspirasi dari adik-adik mahasiswa sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Arton S Dohong.
Mantan bupati Gunung Mas itu menambahkan, DPRD Kalteng memahami betul keresahan dan harapan yang dibawa para mahasiswa sebagai representasi suara masyarakat.
Namun Arton mengakui, kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut berada di tangan pemerintah pusat. “Soal menerima aspirasi dari daerah itu keputusan dari pusat, sehingga daerah hanya bertugas sebagai penyampai aspirasi masyarakat di daerah,” jelasnya.
DPRD Kalteng, menurut Arton, akan terus berupaya menjembatani komunikasi antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kalteng yang menyambut massa aksi damai tersebut seperti Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah, Sekretaris Komisi I Pipit Setyorini, Wakil Ketua Komisi II Bambang Irawan, dan beberapa anggota dewan lainnya.
Dari Kapuas, aksi massa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Mayarakat Kapuas. Mereka menggeloar aksi di Bundaran Raja Bunu, tepatmya depan Kantor DPRD Kapuas.
Aksi tersebut dipimpin Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kapuas Ahmad Fauzi dan GMNI Cabang Kapuas Etie. Aksi itu dikawal TNI dari kodim 1011/Klk dan Polres Kapuas.
Ada belasan poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap para pengunjuk rasa (lihat tabel).
Dari Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, aksi massa terjadi di depan Gedung DPRD setempat. Situasi sempat memanas saat ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil menggelar aksi unjuk rasa. Sejak pagi, massa bergantian berorasi menyuarakan tuntutan mereka, hingga akhirnya terjadi dorong-dorongan dengan aparat keamanan yang berjaga di gerbang utama.
Kericuhan dipicu lantaran massa menolak ajakan audiensi di ruang paripurna. Mereka bersikeras agar Ketua DPRD Kotim Rimbun turun menemui pengunjuk rasa di jalan. Beberapa peserta aksi bahkan meluapkan kekesalan dengan mencoret dinding bertuliskan DPRD Kotim. Tulisan yang muncul beragam, mulai dari “Dewan Pengeramput Rakyat”, “Dewan Penipu Rakyat”, “Istri Simpanan Aman!”, hingga “Bubarkan”.
Setelah ketegangan berlangsung beberapa jam, Ketua DPRD Kotim Rimbun menemui massa aksi bersama Wakil Ketua I Juliansyah, Wakil Ketua II Rudianur, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Mereka duduk bersama massa untuk mendengarkan langsung aspirasi.
Dalam orasinya, massa menilai DPRD belum maksimal memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka mendesak agar lembaga legislatif lebih responsif terhadap berbagai kasus penting di masyarakat, termasuk meminta Kapolres Kotim hadir serta menyampaikan permintaan maaf terbuka atas dugaan tindakan arogansi aparat.
Isu di Kecamatan Mentaya Hulu juga turut disuarakan, dengan desakan pencopotan kapolsek setempat. Massa menyinggung kasus dugaan pembunuhan hingga tragedi pelindasan terhadap Affan Kurniawan yang dinilai perlu perhatian serius. (ter/rdi/alx/pri/ens)
