PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni menegaskan, pentingnya aspek perizinan dalam setiap usaha kelautan dan perikanan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast Dislutkan Kalteng bertema “Menjaga Hidup: Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal”, digelar Selasa (26/8/2025).
Menurut Sri Widanarni, kepemilikan izin bukan hanya sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan usaha sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menekankan, bahwa setiap kapal maupun pelaku usaha perikanan wajib mengantongi izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam hal ini, ketika pelaku usaha perikanan mendapatkan izin, maka seluruh sumber daya yang digunakan, termasuk alat tangkap, harus ramah lingkungan. Dengan demikian, kegiatan perikanan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdampak pada sumber pendapatan daerah maupun nasional,” jelasnya.
Sri juga menekankan bahwa usaha perikanan di laut seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi sumber daya. Lebih jauh, kegiatan perikanan harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional.
“Dalam berusaha di laut, tidak hanya bisa memanfaatkan, tetapi juga harus berkontribusi untuk pembangunan. Hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan yang kemudian dijadikan modal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis perizinan akan membantu pemerintah dalam memetakan potensi, mengatur tata kelola, hingga mengawasi praktik usaha yang ada di lapangan.
Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perikanan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem laut.
Selain itu, lanjut Sri, keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, masyarakat diharapkan bisa menjaga lingkungan laut dan sungai tetap lestari.
“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian sangat penting. Sebab, mereka adalah pihak terdekat yang sehari-hari berinteraksi dengan sumber daya kelautan dan perikanan,” katanya.
Sri juga mengingatkan, bahwa perizinan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan akses program pemerintah, baik berupa pembinaan, bantuan alat tangkap ramah lingkungan maupun fasilitas permodalan.
Hal ini dinilainya sebagai salah satu bentuk insentif yang akan mendorong pelaku usaha semakin tertib administrasi.
Lebih jauh, dia berharap para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kalteng dapat semakin menyadari, bahwa izin bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya.
“Kalau izin lengkap dan aturan dijalankan, maka semua pihak diuntungkan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan,” pungkasnya. (ifa/abe)
