PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw menegaskan, bahwa program Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan, tidak akan berhasil jika kesejahteraan dan hak-hak guru tidak diprioritaskan.
Ia mengingatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup tenaga pendidik yang menjadi penggerak utama program tersebut.
“Guru adalah penentu kualitas pendidikan. Tanpa dukungan nyata terhadap hak dan kesejahteraan mereka, sulit rasanya mewujudkan tujuan Sekolah Rakyat,” ucapnya, Senin (25/8/2025).
Hero menekankan, pentingnya perhatian khusus bagi guru yang mengajar di wilayah pedalaman. Menurutnya, tantangan yang dihadapi di lapangan jauh lebih besar dibandingkan guru di perkotaan, mulai dari keterbatasan fasilitas, akses transportasi, hingga kondisi sosial masyarakat yang beragam.
“Kalau kebutuhan dasar dan insentif tidak dipenuhi, maka banyak guru akan mengajukan mutasi ke kota. Hal ini jelas menghambat pemerataan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mendorong, agar pemerintah memberikan pendampingan berkelanjutan serta penghargaan yang layak, sehingga para guru merasa didukung dan tetap memiliki semangat tinggi dalam mendidik generasi penerus bangsa. Ia juga menambahkan, bahwa program Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan komitmen jangka panjang.
“Dukungan tidak boleh berhenti di awal saja, melainkan harus dipelihara agar keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Ia berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama yang bertugas di daerah-daerah terpencil, demi mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Kalimantan Tengah. (rdi/rdo)
