PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub), Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah (Pemda) se-Kalteng. Terkait agenda percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan sampah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta hutan adat tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan Rakor digelar untuk menyamakan persepsi dan pandangan terkait optimalisasi PAD di Kalteng. Ia menyebut struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi sehingga daerah dituntut memperkuat fiskal melalui peningkatan PAD.
“Kalteng memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan masih jauh dari potensi yang ada,” ujarnya.
Edy menyampaikan, hasil Rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam (SDA) menempatkan Kalteng di posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, penerimaan daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke pusat.
Menurutnya, pertemuan dengan Presiden akan diagendakan agar ada keadilan bagi daerah penghasil.
“Mulai tahun 2026, program pembangunan akan diarahkan pada penguatan PAD dengan alokasi Rp 100 sampai dengan 150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan desa Rp 250 sampai dengan 500 juta,” ungkapnya.
Edy juga menekankan, pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten atau kota dan desa agar Kalteng lebih mandiri dan tidak bergantung penuh pada pemerintah pusat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, melaporkan bahwa Rancangan APBN 2026 menunjukkan semakin kuatnya sentralisasi fiskal. Hal ini ditandai dengan kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 16,1 persen, sementara Dana Transfer ke Daerah turun 29,3 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal daerah. “Menaikkan pajak dan retribusi secara agresif bukan solusi, karena kontraproduktif. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah penting. Pemkab maupun pemko harus aktif menggali potensi pajak, terutama kendaraan bermotor serta mendorong BUMD agar berkontribusi lebih besar,” ungkapnya. (ifa/abe)
