PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah, Endang Susilawatie menyoroti, masalah kemiskinan dan stunting di provinsi tersebut. Meskipun ada perbaikan, Endang menilai, bahwa ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
Hal ini disampaikan saat membaca pemandangan Fraksi di Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang akan dilaksanakan pada Selasa (19/8/2025) malam kemarin.
“Angka kemiskinan dan prevalensi stunting memang menunjukkan perbaikan, tetapi ini tetap menjadi pekerjaan besar yang harus kita tangani bersama,” ucapnya.
Fraksi Gerindra menekankan perlunya program yang terintegrasi antara berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan gizi masyarakat. Program terpadu ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target nasional dalam penurunan stunting.
“Kami menilai perlunya program yang terintegrasi antara layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan gizi masyarakat agar target nasional penurunan stunting dapat tercapai,” tegasnya.
Selain itu, evaluasi terbaru yang dilakukan bersama BPKP menunjukkan perlunya sinkronisasi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi ini penting agar program penurunan stunting dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
“Evaluasi terbaru yang dilakukan bersama BPKP juga menunjukkan perlunya sinkronisasi anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota agar program penurunan stunting lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB). Dana ini harus benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran, agar memberikan dampak maksimal bagi keluarga yang membutuhkan.
“Begitu pula dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) harus benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran,” lugasnya.
Lebih lanjut, Endang menekankan, bahwa program perlindungan sosial harus berbasis data yang mutakhir. Dengan data yang akurat, bantuan dapat disalurkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Program perlindungan sosial juga harus berbasis data yang mutakhir agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang membutuhkan,” pungkasnya. (rdi/rdo)
