PALANGKA RAYA – Juru Bicara Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Kasriyani menyampaikan, sejumlah catatan kritis terkait penyesuaian anggaran belanja daerah akibat mandat undang-undang dan aturan turunannya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, [tanggal tidak disebutkan].
Kasriyani menjelaskan, total pagu anggaran belanja APBD Murni TA 2025 mencapai Rp10.220.158.094.735,00. Namun, pagu indikatif belanja perubahan APBD 2025 mengalami penurunan menjadi Rp8.878.313.588.134,56.
“Terjadi pengurangan pagu indikatif anggaran belanja pada perubahan APBD 2025 terhadap anggaran murni sebesar Rp1.341.844.506.600,44,” ucapnya saat membaca pemandangan Fraksi di Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang akan dilaksanakan pada Selasa (19/8/2025) malam kemarin.
Ia menyoroti, bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun langkah mitigasi fiskal untuk menjaga stabilitas APBD dan meminimalisir dampak terhadap mandatory spending (belanja wajib).
Menurut Kasriyani, pengurangan anggaran ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak mengganggu program-program prioritas daerah. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
“Pemerintah Provinsi harus mampu mengidentifikasi pos-pos anggaran yang bisa diefisiensikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kasriyani juga mempertanyakan strategi Pemprov dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia mendorong, agar Pemprov lebih kreatif dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru, serta meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. (rdi/rdo)
