PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp7,1 triliun. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan anggota DPRD Kalteng.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan menilai, bahwa penurunan ini menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih serius dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Menurut saya, semua provinsi mengalami hal yang sama, penurunan semuanya,” ucapnya, Senin (18/8/2025).
Ia menyebutkan, bahwa tren penurunan anggaran ini sebenarnya sudah tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng. Meski demikian, Tomy mengingatkan bahwa target dalam RPJMD bukanlah angka pasti yang harus dikejar tanpa upaya lebih.
Tomy menekankan bahwa Pemda tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kalteng memiliki potensi PAD yang besar dan harus dioptimalkan.
Ia mendorong agar seluruh potensi PAD, mulai dari sektor pajak, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah, dapat dimaksimalkan.
“Intinya bagaimana cara meningkatkan PAD. Jangan berharap dengan dana transfer pusat. Potensi-potensi PAD kita besar, cuman memang belum maksimal untuk pengawasannya,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap Pemda segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD, agar pembangunan di Kalteng tidak terhambat akibat penurunan anggaran ini. Pengawasan yang ketat terhadap potensi PAD juga menjadi kunci untuk mencapai target yang diharapkan. (rdi/rdo)
