PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, secara resmi membuka Rapat Coaching Clinic 6 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2025, Rabu (13/8/2025).
Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa PPSP merupakan program pembangunan sanitasi terintegrasi dari pusat hingga daerah. Program ini melibatkan unsur pemerintah dan non-pemerintah dengan tujuan mewujudkan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, inklusif dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Target nasional bidang sanitasi tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah tercapainya 30 persen layanan sanitasi aman. Sementara itu, di bidang persampahan ditargetkan 85 persen rumah tangga terlayani pengumpulan sampah dan 38 persen sampah terolah di fasilitas pengolahan,” ungkap Leonard.
Ia menegaskan bahwa sejumlah quick wins yang perlu dicapai antara lain, keberadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di setiap kabupaten/kota, dokumen SSK yang mutakhir, operator layanan yang resmi, peraturan daerah terkait pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan tarif, serta reformasi pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan sistem pemilahan dari sumber.
Pada tahun 2025, Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara menjadi dua wilayah yang mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan Milestone 4 implementasi SSK.
Pendampingan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 2024. Fokus pendampingan meliputi layanan sanitasi skala diperluas, monitoring dan evaluasi serta pengembangan model layanan yang dapat direplikasi oleh daerah lain.
“Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi sekaligus berbagi pengalaman dengan kabupaten/kota yang telah lebih dulu mencapai Milestone 4, seperti Katingan, Lamandau, Murung Raya, Barito Timur, Sukamara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat,” jelas Leonard.
Dalam arahannya, Leonard menekankan dua hal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pokja kabupaten/kota, yaitu elaksanakan monitoring, pengisian tools monev (monitoring dan evaluasi) serta pelaporan secara berkala per semester.
“Menyampaikan hasil implementasi kepada Pokja nasional, Pokja provinsi dan Balai Penataan Bangunan serta mengunggahnya ke situs Nawasis sesuai tahapan milestone yang berlaku,” jelasnya.
Rapat tersebut juga diikuti secara virtual oleh berbagai pihak terkait, diantaranya:
1. Ketua Program Manajemen Unit PPSP
2. Perwakilan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas
3. Ketua Program Implementation Unit Kelembagaan dan Pendanaan PPSP
4. Perwakilan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
5. Ketua Advokasi dan Pemberdayaan Program PPSP
6. Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
7. Ketua PPU Teknis Program PPSP, Direktorat Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. (ifa/abe)
