Isen MulangKalimantan Tengah

Pemprov Kalteng Soroti Keterbatasan Infrastruktur Tangani Karhutla

309
×

Pemprov Kalteng Soroti Keterbatasan Infrastruktur Tangani Karhutla

Sebarkan artikel ini
RAKOR: Suasana rapat koordinasi penanggulangan Karhutla Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025). Foto: IFA/PE

PALANGKA RAYA – Dalam upaya menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan, pentingnya dukungan teknologi dan infrastruktur dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).

Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG Dwikorita Karnawatibdan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, bersama Gubernur, Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur, Edy Pratowo.

Gubernur menyoroti keterbatasan yang dihadapi daerah dalam merespons potensi Karhutla, terutama mengingat luas wilayah provinsi yang mencapai ±153.000 km². 

Ia mengungkapkan, dibutuhkan tambahan helikopter pemantauan, drone jarak jauh, pusat komando terpadu dan logistik udara untuk mendukung operasional di lapangan.

“Kami perlu dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam bentuk teknologi dan infrastruktur. Luasnya wilayah membuat pengendalian di darat tidak cukup cepat tanpa dukungan udara dan pusat data terpadu,” ujar Agustiar Sabran.

Sejauh ini, Pemprov telah melakukan pemantauan udara sejak awal Agustus, dengan patroli lintas wilayah menggunakan helikopter bersama unsur Forkopimda. Namun langkah ini dinilai belum optimal tanpa peralatan pemantauan canggih dan logistik tambahan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan sistem berbasis data. 

Ia menyinggung tugas KLHK yang diatur dalam Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025 yang antara lain mencakup evaluasi strategi dan penegakan hukum lingkungan.

“Penanganan Karhutla tak cukup hanya pemadaman, tetapi juga penguatan kelembagaan, sistem informasi dan komunikasi publik. Teknologi harus jadi tulang punggung dalam deteksi dini dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

BMKG turut menyampaikan, bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) sangat potensial dilakukan di Kalteng karena pertumbuhan awan hujan lebih dari 70 persen. 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, juga menekankan, pentingnya teknologi pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) dalam memetakan kerawanan lahan gambut yang kini mencakup sekitar 4,67 juta hektare atau lebih dari 30 persen wilayah Kalteng.

Kondisi saat ini menunjukkan 27 persen stasiun TMAT berada dalam status rawan hingga berbahaya, yang berarti perlunya pembasahan lahan secara intensif dan terpantau. (ifa/abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *