PALANGKA RAYA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lisda Arriyana menghadiri, kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalteng Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (10/4).
Musrenbang RKPD merupakan agenda tahunan yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program prioritas dan arah kebijakan antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan seluruh kabupaten atau kota di wilayah tersebut.
Dalam forum ini, berbagai pihak berkumpul untuk berdiskusi, menyampaikan usulan dan menyepakati langkah-langkah pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.
Gubernur dalam sambutannya menegaskan, pentingnya sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan merata.
Ia juga menekankan, bahwa proses perencanaan harus berbasis data dan analisis yang komprehensif agar tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
“Perencanaan yang matang dan berbasis data akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah ke depan,” tegas Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD, Lisda Arriyana menyatakan, bahwa keterlibatan BKD dalam forum Musrenbang ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam mendukung seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
“Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan manajemen sumber daya aparatur, kami siap mendukung kebijakan pembangunan melalui peningkatan kinerja dan kompetensi ASN,” ujar Lisda Arriyana di sela-sela kegiatan.
Lisda menambahkan, bahwa ASN memiliki peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan dalam Musrenbang RKPD perlu memperhatikan aspek penguatan kapasitas ASN agar pelaksanaannya di lapangan berjalan efektif dan efisien.
BKD Provinsi Kalteng, lanjutnya, terus mendorong reformasi birokrasi, digitalisasi layanan kepegawaian serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan karier ASN yang terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Integrasi antara perencanaan pembangunan dan manajemen ASN akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah secara optimal,” pungkasnya. (ifa/abe)
