PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memilih tidak terburu-buru melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga plastik. Sebaliknya, langkah yang diambil saat ini lebih difokuskan pada peningkatan edukasi masyarakat serta pemantauan kondisi pasar secara berkala.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa plastik bukan komoditas yang diproduksi di wilayah setempat. Karena itu, perubahan harganya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika pasar global.
“Karena tidak diproduksi di daerah, harga plastik sangat bergantung pada kondisi di luar, termasuk situasi global,” ujarnya, Kamis (16/4/24).
Ia menambahkan, pemerintah mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan plastik, terutama dengan mulai mengurangi ketergantungan terhadap bahan tersebut. Selain itu, isu mikroplastik yang semakin mendapat perhatian juga menjadi alasan penting untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.
“Kami mengajak masyarakat menggunakan bahan yang lebih alami dan aman bagi lingkungan,” katanya.
Sementara itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan pemantauan langsung di pasar tradisional maupun ritel modern guna melihat perkembangan harga di lapangan.
“Pemantauan sudah dilakukan oleh dinas perdagangan untuk memastikan kondisi harga terkini,” tambahnya.
Data dari hasil pemantauan tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan lanjutan, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.
Pemprov Kalteng menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kenaikan harga plastik semata, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan masyarakat lain yang ikut terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini. (ifa/)
