Palangka RayaUtama

Palangka Raya Masuk Daerah Berprestasi Nasional

231
×

Palangka Raya Masuk Daerah Berprestasi Nasional

Sebarkan artikel ini
PENGHARGAAN : Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menerima piagam penghargaan SAKIP di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026). FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Karena Berhasil Meningkatkan Predikat SAKIP dari B Menjadi BB

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada tahun 2025, Palangka Raya masuk jajaran pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dari sebelumnya B menjadi BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Palangka Raya tercatat sebagai salah satu dari tujuh pemerintah daerah di Indonesia yang sukses meningkatkan predikat SAKIP. Selain Palangka Raya, juga adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Kabupaten Subang.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan akuntabilitas kinerja di daerah. Sebelumnya, pada evaluasi tahun 2024, Pemko Palangka Raya memperoleh predikat B dengan nilai 64,85. Pada evaluasi terbaru, predikat tersebut meningkat menjadi BB, dengan rentang nilai antara 70 hingga 80, meskipun nilai final resmi masih menunggu rilis dari Kementerian PANRB.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan keterpaduan antara sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja instansi pemerintah.

“SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah dapat diukur dampaknya serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efektif dan transparan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Masuknya Palangka Raya sebagai salah satu daerah yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP secara nasional menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ungkapnya.

Ke depan, Pemko Palangka Raya berkomitmen melanjutkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *