Palangka Raya

Arahan Presiden Jadi Pedoman Pembangunan Daerah

51
×

Arahan Presiden Jadi Pedoman Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini
MENGHADIRI : Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (kanan) menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mengikuti Rakornas

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin didampingi Wakil Wali Kota Achmad Zaini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas tersebut secara resmi dibuka Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri para menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia.

Dalam rakornas itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah agar kebijakan dan program pembangunan di daerah sejalan dengan visi dan program prioritas nasional. Beberapa topik strategis yang dibahas meliputi kebijakan ekonomi, investasi dan energi, penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih, swasembada pangan, kampung nelayan merah putih, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, arahan Presiden Prabowo itu menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan ke depan.

“Tadi ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Ini menjadi pedoman bagi kami dalam mendukung program prioritas nasional serta mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Fairid.

Menurut wali kota, rakornas ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Terlepas dari itu, Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menjalankan seluruh kebijakan pemerintah pusat. Konektivitas dan komunikasi dengan kementerian serta lembaga terkait terus dilakukan sebagai upaya memastikan program nasional dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.

“Konektivitas sudah kami lakukan melalui komunikasi aktif dengan berbagai kementerian, terutama dalam mendukung dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *