PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data historis, daerah ini menghadapi kebakaran hutan dan gelombang panas akibat El Nino pada 2015, banjir berulang sejak 2010 hingga 2024 serta tren peningkatan suhu dan kejadian ekstrem lainnya.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang kini memasuki tahap konsultasi publik.
Kegiatan konsultasi publik tersebut resmi dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Herson B. Aden, baru-baru ini.
Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang dampaknya semakin dirasakan, mulai dari kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, hingga meningkatnya bencana hidrometeorologi.
“Kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bukti ekstremnya kondisi iklim yang sedang dihadapi berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Kalteng perlu memiliki perencanaan adaptasi yang terarah dan berbasis ilmiah mengingat karakteristik hidrologi, luasnya kawasan hutan, dan keberadaan lahan gambut yang rawan terbakar.
Pemerintah pusat, menurut Herson, telah menunjukkan komitmen pengendalian perubahan iklim melalui ratifikasi Paris Agreement yang dituangkan dalam NDC serta diperkuat melalui SNDC sebagai strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
Karena itu, penyusunan Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kalteng dinilai strategis untuk mengidentifikasi risiko dan merumuskan langkah adaptasi lintas sektor.
Herson meminta seluruh perangkat daerah mencermati isi dokumen agar selaras dengan arah pembangunan provinsi. Ia juga menyampaikan, apresiasi kepada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK serta Hans Seidel Foundation yang mendukung penyusunan dokumen tersebut.
Dalam wawancara terpisah, Herson menjelaskan bahwa rencana aksi ini disusun dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hans Seidel Foundation dari Jerman. Dokumen tersebut, ujarnya, penting agar daerah memiliki pedoman ketika terjadi dampak perubahan iklim seperti panas ekstrem, banjir, dan kebakaran hutan.
“Rencana aksi ini harus diketahui publik dan para pemangku kepentingan antar-OPD agar masing-masing dapat menyesuaikan programnya, termasuk dengan RPJMD,” jelasnya.
Ia berharap, konsultasi publik ini menghasilkan dokumen adaptasi yang implementatif demi memperkuat ketahanan iklim di Kalteng. (ifa/abe)
