PALANGKA RAYA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) didorong untuk meningkatkan kompetensi secara strategis agar mampu mendukung efektivitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/12/25) malam.
Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan sekadar program administrasi, tetapi merupakan kebutuhan politik pemerintahan daerah. Menurutnya, kompetensi ASN menjadi kunci agar birokrasi bekerja sesuai standar dan program pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Tahun 2026 dan seterusnya akan menjadi periode kompetitif antar-daerah. Yang unggul bukan yang terbesar, tetapi yang paling siap. Dan modal utama dalam kompetisi ini bukan bangunan fisik, tetapi manusia, pengetahuan, dan kapasitas birokrasi,” tutur Edy Pratowo.
Ia menekankan tiga hal penting. Pertama, setiap daerah wajib memiliki peta kebutuhan kompetensi ASN yang akurat, berbasis data dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Kedua, sinergi nyata antar-daerah harus diwujudkan melalui berbagi sumber daya, data, kurikulum serta tanggung jawab. Ketiga, setiap program pelatihan harus terkait langsung dengan target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wagub menambahkan, bahwa pembangunan Kalteng yang maju membutuhkan aparatur yang cerdas secara teknis, matang dalam kepemimpinan, dan berintegritas tinggi.
“Investasi terbesar kita hari ini adalah manusia, karena hasilnya akan kita petik bertahun-tahun ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, menyampaikan bahwa Rakor bertujuan menyamakan persepsi terkait kebijakan pengembangan kompetensi ASN, menyinkronkan data rencana kebutuhan ASN se-Kalteng Tahun 2026, serta memperkuat integrasi data kompetensi, manajemen talenta, dan pemetaan ASN melalui sistem BKN.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 4 sampai dengan 5 Desember 2025, diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD serta sekretaris perangkat daerah.
Narasumber kegiatan berasal dari Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI, Kemendagri, BKN serta fasilitator PPSDM Kemendagri Regional Bandung. (ifa/abe)
