DPRD Kalimantan Tengah

Kalteng Harus Lebih Berani Komunikasi dengan Pusat

46
×

Kalteng Harus Lebih Berani Komunikasi dengan Pusat

Sebarkan artikel ini
Faridawaty Darland Atjeh

Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya terkait komunikasi dengan pemerintah pusat, penempatan sumber daya manusia, serta pengelolaan pendapatan daerah.

“Pemerintah daerah perlu lebih berani melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, terutama menyangkut Dana Transfer ke Daerah. Sejumlah kepala daerah lain telah berani menyampaikan kondisi daerah masing-masing, sementara hal tersebut juga perlu dilakukan oleh Kalteng,” ucapnya, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, masalah mendapat atau tidak dana bisa dipahami, yang penting berani bersuara bahwa dana kurang, dan berharap gubernur dapat melakukan hal serupa.

“Selain itu pentingnya penempatan pejabat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Dalam hal ini berharap setiap jabatan diisi oleh figur yang tepat dan memiliki kompetensi pada sektor terkait,” ujarnya.

Contohnya, dinas pendidikan harus diisi oleh orang yang benar-benar memahami pendidikan, begitu juga dinas sosial atau pemberdayaan perempuan yang harus ditempatkan sosok yang mengerti bidangnya.

“Selain itu, pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, tidak hanya terbatas pada pembahasan anggaran. Pokok pikiran (pokir) dewan adalah bentuk aspirasi masyarakat, bukan proyek sebagaimana sering disalahpahami. Pokir itu adalah aspirasi masyarakat saat kami turun langsung. Bukan proyek. Kami tidak bermain proyek. Itu hanya satu atau dua persen dari APBD,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam melakukan efisiensi anggaran dan menimbang manfaat setiap kegiatan. Beberapa kegiatan rutin sebelumnya cukup memakan anggaran tanpa perhitungan manfaat yang jelas.

“Sebagai contoh, bahwa efisiensi dapat mengalihkan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan ruang kelas baru. Di sisi lain, berharap pemerintah provinsi dapat memperkuat inovasi daerah agar tidak bergantung pada dana transfer semata. Penguatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi teknologi menjadi kunci,” tandasnya. (rdi/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *