Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah melegalkan baju bekas impor atau thrifting.
Hal ini ia sampaikan saat meninjau sentra penjualan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Minggu (30/11).
Adian mengatakan, aktivitas impor baju bekas ini memiliki payung hukum di masa lalu. Adian mengungkapkan bahwa negara pernah mengambil keuntungan dari aktivitas ini melalui pajak.
Adian menyoroti betapa kompleksnya ekosistem yang terbentuk dari perdagangan baju bekas impor. Ekosistem ini melibatkan bukan hanya penjual lapak, tapi juga profesi pendukung lainnya.
“Di Bandung, di Gedebage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang penjahitnya di situ. Ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul,” jelas Adian.
Politikus PDIP ini menekankan, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan semua mata rantai ini. Mematikan satu sektor berarti memutus penghidupan banyak orang.
“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu, akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui adanya dilema besar dalam penanganan polemik baju bekas impor. Pemerintah dihadapkan pada dua sisi yang bertolak belakang.
Satu sisi, ada aturan yang melarang impor barang bekas. Sisi lain, ada nasib ribuan pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas ini.
“Di satu sisi, saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan, kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Ini secara aturannya dulu, real-nya begitu,” ujar Maman.
Maman menegaskan fokus utama masalah ini adalah baju bekas impor, bukan perdagangan baju bekas antar-lokal. Ia bahkan menyebut istilah populer untuk baju impor di daerahnya.
SUMBER : JAWA.POS
