Sorotan pada Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng) membuat Komisi I DPR buka suara. Ketiadaan petugas dan otoritas negara di bandara tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara.
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan bahwa ketiadaan otoritas penerbangan, Bea Cukai, Imigrasi merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara. Menurut dia, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi.
”Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” ungkap Oleh dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (26/11).
Desakan tersebut semakin kuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tidak dilengkapi oleh aparat negara. Menurut Oleh fakta itu harus segera disikapi. Khususnya oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta aparat pertahanan dan keamanan.
SUMBER : JAWA.POS
