PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rendy Lesmana memaparkan detail kebijakan pembiayaan penuh premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi tonggak baru bagi sektor pertanian Kalteng. Kebijakan tersebut resmi diluncurkan, Senin (24/11/2025).
Rendy menjelaskan, bahwa Pemprov Kalteng mengalokasikan Rp 1.119.000.960 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mengasuransikan 6.222 hektare lahan padi.
Anggaran tersebut sepenuhnya ditanggung APBD provinsi, menjadikan Kalteng sebagai daerah pertama di Indonesia yang membiayai AUTP tanpa subsidi pemerintah pusat.
“Tahun 2024 pembiayaan premi masih 80 persen pusat dan 20 persen daerah. Tahun 2025 dan 2026, pembiayaan 100 persen murni dari APBD Provinsi. Ini komitmen kami untuk melindungi petani,” tegas Rendy.
Ia mengungkapkan, bahwa meski cakupan AUTP baru mencapai sebagian kecil dari total 135 ribu hektare sawah di Kalteng, program ini diprioritaskan untuk sawah baru dan lahan cetak baru (OPLAH) yang paling rentan terdampak banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman.
Melalui AUTP, petani akan memperoleh ganti rugi hingga Rp 6 juta per hektare per musim tanam bila terjadi kerusakan tanaman ≥75 persen, dana yang dinilai cukup untuk membeli kembali bibit dan menutup biaya tanam ulang.
Rendy juga mengapresiasi kerja sama antara Pemprov Kalteng, OJK, Jasindo dan PT Pos Indonesia yang memungkinkan penggunaan teknologi geospasial berbasis satelit untuk mempercepat verifikasi lahan dan pembayaran klaim.
Menurutnya, program ini bukan hanya memberikan perlindungan kepada petani, tetapi juga memperkokoh posisi Kalteng sebagai lumbung pangan nasional dan mendukung visi Kalteng BERKAH, Maju dan Sejahtera. (ifa/abe)
