PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar, Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender Tingkat Kabupaten/Kota se-kalteng Tahun 2025 di Aula Bawi Bahalap Lantai 2 Kantor DP3APPKB Kalteng, Rabu (19/11/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang hadir.
Ia menilai, kegiatan ini sangat strategis dalam menyatukan langkah percepatan pembangunan kesetaraan gender di daerah.
“Rakor ini memiliki arti strategis dalam menyatukan langkah untuk mempercepat pembangunan kesetaraan gender di daerah. Kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor sehingga diperlukan kebijakan yang responsif gender,” ujar Leonard.
Leonard menegaskan, bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan amanat nasional yang wajib diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah.
Ia menekankan, bahwa integrasi perspektif gender tidak hanya menjadi tugas DP3APPKB, tetapi harus menjadi komitmen bersama di setiap tahap pembangunan.
“PUG bukan hanya menjadi tugas DP3APPKB, tapi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan harus dilaksanakan secara konsisten,” tegasnya.
Selain itu, Leonard juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan pelaksana PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, peran Pokja PUG dan para focal point sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PUG di lapangan.
“Pokja PUG dan para focal point harus lebih aktif melakukan koordinasi, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan PUG di daerah. Komitmen pimpinan OPD menjadi faktor penentu keberhasilan,” tambahnya.
Leonard berharap, rakor ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mendorong percepatan kesetaraan gender di Kalteng.
“Saya berharap, tersusun rencana tindak lanjut bersama yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan kesetaraan gender,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa rakor diselenggarakan berdasarkan sejumlah regulasi nasional dan daerah, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Perda Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender.
Dia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan yang responsif gender di seluruh kabupaten/kota. (ifa/abe)
