PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar, Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2025, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 60 peserta dari Bapperida dan Dinas P3APPKB kabupaten/kota.
Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden dalam laporannya menjelaskan bahwa rakor dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 serta Perda Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Tujuan rakor ini adalah menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan kesetaraan gender antara provinsi dan kabupaten atau kota, memperkuat peran OPD penggerak dan Pokja PUG serta meningkatkan kapasitas teknis peserta dalam memahami indikator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender,” jelas Linae.
Untuk memperkuat wawasan peserta, rakor menghadirkan empat narasumber dari Bapperida Provinsi Kalteng, DP3APPKB Provinsi serta Fasilitator PUG. Materi yang disampaikan mencakup arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender, strategi pelaksanaan PUG, hingga praktik baik implementasi PUG di daerah.
Linae berharap, kegiatan ini mampu mempercepat koordinasi lintas sektor serta menjadi ruang bagi penyusunan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan PUG di seluruh kabupaten atau kota.
“Rakor ini, kami harapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung yang hadir sekaligus membuka kegiatan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya rakor yang dinilai penting untuk memastikan pembangunan di Kalteng lebih inklusif dan berkeadilan gender.
Menurutnya, peningkatan kapasitas teknis OPD melalui forum seperti ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar responsif gender.
Ia menekankan, perlunya konsistensi dalam implementasi PUG di seluruh perangkat daerah agar kesenjangan gender dapat ditekan. (ifa/abe)
