DPRD Kalimantan Tengah

Wilayah Seruyan Tengah Alami Kesenjangan Infrastruktur

15
×

Wilayah Seruyan Tengah Alami Kesenjangan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Toga Hamonangan Nadeak

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Toga Hamonangan Nadeak menyoroti, kesenjangan pembangunan infrastruktur yang masih terjadi di wilayah pelosok, khususnya di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Sorotan ini muncul setelah ia melaksanakan reses dan mendapati keluhan masyarakat terkait kondisi jalan poros Amin Jaya-Rantau Pulut yang rusak parah.
“Warga sudah berulang kali memperbaiki jalan dengan dana urunan, karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Padahal, ini merupakan akses penting penghubung antar desa,” ucapnya, Senin (17/11/2025).
Toga menjelaskan, jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga tersebut, kini nyaris tak bisa dilalui saat musim hujan. Kondisi jalan yang sudah diaspal hanya sekitar 1,5 kilometer di Desa Sukorejo, itupun berada di lokasi yang relatif aman. Sebagian besar jalan lainnya masih berupa tanah dan berbukit, sehingga sangat licin dan rawan kecelakaan.
“Sudah banyak korban jatuh, termasuk anak sekolah. Kondisi ini juga menghambat roda perekonomian warga, bahkan akses pelayanan kesehatan pun terganggu,” lugasnya.
Menurut Toga, kondisi ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah, mengenai angka kemantapan jalan provinsi 87 persen belum dirasakan secara merata di seluruh daerah, terutama di kawasan pelosok seperti Seruyan Tengah. Ia mengapresiasi capaian tersebut, namun menekankan bahwa masih ada ketimpangan yang harus segera dibenahi, agar masyarakat di daerah juga merasakan pemerataan pembangunan.
“Kita tentu mengapresiasi, capaian kemantapan jalan provinsi yang diklaim mencapai 87 persen, tetapi faktanya di Seruyan Tengah masih banyak ruas jalan rusak parah. Ini artinya masih ada ketimpangan yang harus segera dibenahi, agar masyarakat di daerah juga merasakan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Toga juga menyoroti, dampak jalan rusak terhadap pelayanan publik dan perekonomian warga. Ambulans rujukan sering terhambat ketika harus membawa pasien ke rumah sakit terdekat, terutama saat hujan deras. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga memperlambat pergerakan ekonomi warga.
“Melalui hasil reses ini saya berkomitmen untuk membawa aspirasi warga ke tingkat provinsi, agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkeadilan, terutama bagi wilayah pelosok,” tandasnya. (rdi/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *