PALANGKA RAYA – Upaya memperkuat tata kelola lingkungan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Tahun 2025, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden.
Herson menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen, kontribusi, dan peran nyata dalam penguatan kelembagaan REDD+ di Kalteng.
Menurutnya, rakor ini merupakan momentum penting untuk memperkokoh fondasi tata kelola dan memperkuat arah pembangunan hijau berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.
Herson menegaskan, Kalteng memiliki posisi strategis dalam agenda mitigasi perubahan iklim, baik secara nasional maupun global. Lebih dari 50 persen wilayah provinsi ini berupa kawasan hutan yang menyimpan potensi karbon besar serta didukung keberadaan lahan gambut tropis yang menjadi cadangan karbon terbesar di Indonesia.
“Apa yang dilakukan di Kalteng dalam menjaga, memulihkan dan mengelola hutan serta lahan akan memberi dampak langsung terhadap masa depan iklim global,” ujarnya.
Meski demikian, Herson mengakui berbagai tantangan masih perlu dihadapi, seperti tekanan terhadap lahan, deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, hingga dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ia menilai pendekatan REDD+ sangat relevan karena mengintegrasikan upaya penurunan emisi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program ini, juga menjadi peluang bagi daerah untuk menunjukkan kepemimpinan dalam pembangunan rendah karbon dengan memandang hutan sebagai modal alam (natural capital) yang mendorong ekonomi hijau. (ifa/abe)
