PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, untuk segera menunjuk koordinator dari perangkat daerah, untuk memperkuat pengawasan dan penanganan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan, mengingat koordinasi antarinstansi yang dinilai belum optimal, karena ketiadaan penanggung jawab teknis yang jelas di lapangan.
“Melalui Pak Sekda kemarin, saya meminta pemerintah provinsi menunjuk salah satu sebagai koordinator. Karena ini tidak jelas siapa yang mengkoordinasi, meskipun yang bertanggung jawab memang SPPG,” ucapnya, Minggu (16/11/2025).
Menurutnya, jalur koordinasi selama ini kerap terhambat, karena SPPG dianggap sebagai instansi vertikal. Oleh karena itu, ia mengusulkan, agar koordinator ditunjuk dari dinas yang langsung bersentuhan dengan program, bukan dari level asisten.
Sugiyarto menekankan, pentingnya langkah cepat Pemprov untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan, seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Ia mencontohkan, potensi keracunan makanan sebagai salah satu risiko yang harus diantisipasi.
“Kalau ada hal-hal yang seperti kita khawatirkan, segera kita tangani agar tidak terjadi keracunan. Kalau sampai ada yang keracunan, kita akan lebih repot lagi,” tegasnya.
DPRD Kalteng, telah menyampaikan usulan ini, kepada Plt Sekda Kalteng beberapa waktu lalu.
“Jadi, kami berharap supaya MBG di Kalteng, sesegera mungkin bisa dikoordinasi oleh Pemerintah Provinsi, untuk mengambil langkah pengamanan supaya tidak terjadi keracunan seperti di daerah lain,” ujarnya.
Selain penunjukan koordinator, Sugiyarto juga meminta Pemprov, untuk menggelar rapat khusus yang melibatkan seluruh institusi terkait. Rapat ini bertujuan, untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman dan terpantau dengan baik.
“Kemudian, ada koordinator yang ditunjuk, supaya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, segera kita lakukan pencegahan,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program MBG di Kalteng, dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (rdi/rdo)
