PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin mendorong Pemerintah Daerah, untuk mempercepat penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Menurutnya, efisiensi dan transparansi adalah kunci utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhajirin menjelaskan, bahwa peningkatan PAD tidak akan efektif jika masih mengandalkan sistem manual yang rentan terhadap kebocoran dan inefisiensi. Ia berpendapat bahwa digitalisasi, terutama melalui sistem pembayaran non-tunai dan aplikasi terintegrasi, adalah langkah strategis yang harus segera diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Dengan sistem digital, potensi kebocoran dapat ditekan, kepatuhan wajib pajak meningkat, dan semua transaksi dapat tercatat dengan baik. Ini akan berdampak positif pada pengelolaan PAD,” ucapnya, Senin (10/11/2025).
Ia mencontohkan, layanan di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng yang masih didominasi pembayaran tunai. Padahal, sistem non-tunai seperti QRIS, seharusnya sudah diterapkan di setiap loket kasir, untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan transparansi.
Pemanfaatan QRIS atau metode digital lainnya di loket pembayaran akan sangat membantu, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Ini bukan hanya modernisasi, tetapi juga langkah menuju tata kelola yang bersih dan akuntabel,” ungkapnya.
Oleh karena itu, digitalisasi bukan hanya kebutuhan zaman, tetapi keharusan agar keuangan daerah lebih efisien dan pelayanan publik semakin berkualitas. (rdi/rdo)
