PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diminta untuk lebih serius dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis, dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dorongan ini muncul, seiring dengan adanya pemangkasan dana transfer, dari pemerintah pusat dan proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyampaikan, bahwa BUMD seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam hilirisasi sektor usaha daerah. Selain itu, BUMD diharapkan dapat menjadi penopang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita berharap BUMD bisa mendongkrak PAD. Sektor-sektor usaha yang semestinya sudah masuk tahap hilirisasi harus ada peran nyata dari BUMD,” ucapnya, Jumat (7/11/2025).
Purdiono juga menyoroti, pentingnya pemanfaatan dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk permodalan maupun pinjaman, untuk memperkuat kinerja BUMD di Kalimantan Tengah.
“Jika tadi ada permodalan atau pinjaman dari Pusat kita menyambut gembira, tentu saja nanti kita juga mendorong pemerintah daerah agar BUMD yang ada di Kalteng atau di kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, BUMD yang dikelola secara profesional dan efektif tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda perekonomian daerah secara keseluruhan.
“Disamping bisa menambah PAD, juga menyerap sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja, sehingga PAD meningkat dan roda perekonomian berjalan,” ungkapnya.
Purdiono juga menekankan, pentingnya kesiapan daerah dalam hal kapasitas sumber daya manusia (SDM), untuk mengelola BUMD secara profesional. Investasi dalam peningkatan kualitas SDM, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan BUMD.
Purdiono mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi suatu keharusan.
“Jadi daerah jangan terpaku pada TKD saja. Kita harus berupaya meningkatkan PAD, agar kabupaten, kota, dan provinsi di Kalteng bisa mandiri secara finansial,” jelasnya.
Dengan penguatan peran BUMD, Purdiono berharap pembangunan di Kalimantan Tengah dapat dipercepat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
“Ketahanan finansial agar pembangunan juga bisa kita percepat, agar bisa sejajar disamping kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rdi/rdo)
