PALANGKA RAYA – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) terus memperkuat tata kelola dapur dan sumber daya manusia dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Polda Kalteng bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Gunadharma Utama untuk melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 18 juru masak SPPG.
Kegiatan yang berlangsung di Dapur SPPG Kemala 1 Mapolda Kalteng, Sabtu (1/11/2025) lalu, ditinjau langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Ketua Bhayangkari Daerah Kalteng Maya Iwan Kurniawan.
Menurut Maya, sertifikasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan dapur MBG layak dan memenuhi standar higienitas serta keamanan pangan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan rekomendasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kelayakan dapur dan kompetensi juru masak menjadi ujung tombak keberhasilan program MBG. Kita ingin makanan yang disajikan bukan hanya bergizi, tapi juga aman dan sesuai standar nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan standar dapur dan tenaga masak ini merupakan wujud dukungan terhadap visi misi asta cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penanggulangan gizi buruk, pencegahan stunting, dan pembangunan generasi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Assesor Sertifikasi LSP Pariwisata Gunadharma Utama Joko Lelono menjelaskan, setiap peserta diuji melalui 17 indikator kompetensi. Mulai dari pengetahuan dasar gizi, teknik pengolahan makanan sehat, hingga praktik masak langsung.
“Kami menilai kelayakan dapur dan kemampuan peserta dalam mengolah menu 4 sehat 5 sempurna. Sertifikasi ini memastikan bahwa proses masak di dapur SPPG memenuhi kriteria higienitas, cita rasa, dan kandungan gizi yang seimbang,” terang Joko.
Melalui proses sertifikasi ini, diharapkan seluruh dapur SPPG di jajaran Polda Kalteng, termasuk di Polres Kotim dan Polres Barito Utara, dapat menjadi model dapur layak dan profesional dalam pelaksanaan program MBG di daerah.
“Dengan juru masak bersertifikat dan dapur yang memenuhi kelayakan, pelaksanaan MBG bisa berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” sebut Maya. (rdo/ens)
