Unik

Alasan Albania Tunjuk Bot AI sebagai Menteri: Muak dengan Pejabat Korupsi!

40
×

Alasan Albania Tunjuk Bot AI sebagai Menteri: Muak dengan Pejabat Korupsi!

Sebarkan artikel ini
Alasan Albania Tunjuk Bot AI sebagai Menteri Muak dengan Pejabat Korupsi
Diella, chabot AI yang ditunjuk sebagai menteri urusan pengadaan publik Albania. Penunjukannya sebagai langkah untuk mencegah korupsi. (Foto/via NDTV)

Albania menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan chatbot artificial intelligence (AI) sebagai menteri virtual. Pemerintah di negara tersebut sudah muak dengan pejabat yang korupsi sehingga mengandalkan pejabat digital yang tidak bisa disuap.

Negara Balkan ini berada di peringkat ke-80 dari 180 negara terkorup di dunia, sebagaimana tercantum dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun lalu. Chabot AI bernama Diella, yang berarti “matahari” dalam bahasa Albania, akan bertanggung jawab atas seluruh pengadaan publik di Albania ke depannya, kata Perdana Menteri Edi Rama dalam rapat partai di Tirana.

Chatbot ini awalnya diluncurkan awal tahun ini di platform e-Albania sebagai asisten virtual AI yang membantu warga negara dalam layanan pemerintah. Avatar-nya muncul sebagai seorang perempuan muda berambut cokelat yang mengenakan pakaian tradisional Albania.

“Diella adalah anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi secara virtual diciptakan oleh AI,” kata Rama, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (14/9/2025).

“Pengadaan umum harus ditransformasikan, yang perlu kita alihkan secara bertahap ke AI, menjadikan Albania negara dengan tender publik yang 100% bebas korupsi,” imbuh dia.

Pemberian kontrak sektor publik di negara Balkan ini telah lama menjadi sumber skandal korupsi, yang mempersulit upaya Albania untuk masuk Uni Eropa sejak resmi mendapatkan status kandidat pada tahun 2014.

Dalam beberapa bulan terakhir, negara ini diguncang oleh skandal korupsi besar yang berpusat di sekitar pengelolaan sampah. Pada bulan April, tujuh mantan pejabat dihukum atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Komisi Eropa secara rutin menyoroti masalah korupsi di negara Balkan ini sebagai bagian dari laporan supremasi hukumnya. (mas)

Sumber : sindonews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *