Pertimbangan Pemerintah Pusat Mengurangi Transfer ke Daerah
PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo membeberkan alasan utama berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun ini.
Menurut wagub, keputusan tersebut didasari pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa penyaluran dana ke daerah rawan disalahgunakan atau dikorupsi. “Alasan transfer ke daerah berkurang karena ada image di Presiden bahwa TKD itu dikorupsi, berdasarkan asumsi dari Presiden,” kata Edy.
Hal itu diungkapkan Edy saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2025, Senin (3/11/2025).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan, karena menunjukkan adanya kekhawatiran pemerintah pusat terhadap potensi penyimpangan dana yang selama ini disalurkan ke daerah.
Meski demikian, Edy menilai hal itu sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
Ia menegaskan agar setiap kabupaten dan kota di Kalteng segera menyesuaikan perubahan APBD 2025 agar penyerapan anggaran tidak rendah.
“Jangan sampai ada dana yang mengendap. Gunakan dana yang tersedia secara optimal. Jika serapan kita baik, kemungkinan besar dana yang dikurangi bisa dikembalikan di tahun berikutnya,” jelasnya.
Edy mengungkapkan, akibat penurunan TKD, APBD Provinsi Kalteng menyusut dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 8,2 triliun. Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga ritme pembangunan dan berfokus pada program prioritas masyarakat.
“Tahun 2025 ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan tata kelola yang bersih dan efektif. Hanya dengan itu, kepercayaan pusat terhadap daerah bisa kembali meningkat,” tegasnya. (ifa/rdo/ens)
