PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng menggelar Coaching Clinic Triwulan III Tahun 2025 dan rapat pembahasan rencana program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Aula Eka Hapakat (AEH) Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antar TPAKD kabupaten/kota se-Kalteng untuk memperluas akses dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah provinsi.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan arah kebijakan TPAKD yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD kabupaten/kota dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Yuas.
Yuas menegaskan, Pemprov Kalteng berkomitmen mendukung keberlanjutan program TPAKD sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menekankan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Ia menyebutkan, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi kalteng pada Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 4,99 persen (year on year), dengan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai kontributor utama.
Primandanu juga menyampaikan bahwa OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026 sampai dengan 2030 serta memperkenalkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen pengukuran capaian inklusi keuangan di daerah.
“Ada tiga fokus utama dalam kegiatan Coaching Clinic ini, yakni mendorong pemerataan akses keuangan, memperkuat sinergi antar lembaga, serta meningkatkan literasi dan kemandirian finansial masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan paparan rencana kerja TPAKD Tahun 2026. Hasil pertemuan ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalteng. (ifa/abe)
