PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I di Aula Kantor Bapperida, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penguatan kerja sama lintas sektor guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Sekretaris Bapperida, Maulana Akbar mengatakan, lokakarya tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan, sekaligus menegaskan komitmen daerah terhadap target SDGs yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, Kalteng menjadi salah satu lokasi pilot project kerja sama Indonesia Jerman periode 2024 sampai dengan 2027, dengan fokus pada penguatan implementasi SDGs melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal.
“Tantangan seperti pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kemitraan nyata yang melibatkan masyarakat, lembaga adat, dunia usaha dan mitra pembangunan,” ujar Maulana.
Menurutnya, sejumlah pilar SDGs seperti pengentasan kemiskinan, penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem daratan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan saling berkaitan erat di Kalteng. Karena itu, Ia menekankan, pentingnya kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.
Bapperida, lanjut Maulana, berkomitmen menjadikan KMP sebagai platform resmi kolaborasi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam arahannya, Maulana menyampaikan tiga pesan utama, kemitraan harus setara dengan masyarakat lokal dan lembaga adat sebagai pusatnya, perlu ada quick win pada tahun pertama, seperti penguatan mata pencaharian karet di Pilang dan sistem kewaspadaan dini kebakaran serta dokumen aksi bersama yang konkret dan terukur.
Ia berharap, hasil lokakarya tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menjadi dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan yang nyata.
“Melalui kegiatan ini, kita ubah cara kerja dari yang berjalan sendiri-sendiri menjadi bergerak bersama, dari pendekatan proyek menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan,” imbuhnya. (ifa/abe)
