SAMPIT – Penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2026 menjadi sekitar Rp1,9 triliun menjadi sorotan kalangan legislatif.
DPRD meminta, agar pemerintah kabupaten (Pemkab) tetap menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan program pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran yang lebih ramping.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan, bahwa situasi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk tetap fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kondisi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk memastikan, program pembangunan tetap berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, penyesuaian anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan secara cermat dan strategis.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemangkasan, tetapi bagaimana anggaran yang terbatas dapat digunakan secara tepat sasaran dan produktif.
“Langkah konkret perlu segera diambil. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru membuat program stagnan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kurniawan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih agresif mencari peluang usaha baru yang dapat menopang keuangan daerah, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
“BUMD jangan hanya jadi pelengkap struktur pemerintahan. Harus berani berinovasi, memperluas sektor usaha dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Ia, juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi ini, kata dia, akan menjadi kunci menjaga perputaran ekonomi agar tidak terdampak besar oleh penurunan fiskal daerah.
“Kalau pemerintah dan sektor swasta berjalan seirama, dampak efisiensi anggaran tidak akan terlalu terasa di masyarakat. Justru bisa menjadi momentum memperbaiki sistem tata kelola agar lebih efektif,” ujarnya.
Kurniawan berharap, arah pembangunan Kotim tahun 2026 tetap berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pemberdayaan ekonomi lokal.
“Meski APBD menurun, semangat membangun tidak boleh surut. Pembangunan harus tetap inklusif dan memberi ruang bagi masyarakat bawah untuk tumbuh,” pungkasnya. (pri/abe)
