PALANGKA RAYA – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden mengingatkan, seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar aktif menyampaikan informasi publik secara transparan dan akurat kepada masyarakat, khususnya terkait kondisi keuangan daerah tahun 2026.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID se-Kalteng Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai I Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/10/2025).
Herson menegaskan, bahwa tahun 2026 akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi, karena adanya penurunan signifikan dalam alokasi anggaran daerah.
“Dari anggaran provinsi sebesar Rp 10,2 triliun tahun 2025, anggaran tahun 2026 hanya Rp 5,3 triliun. Artinya terjadi pengurangan besar – besaran,” ungkapnya.
Ia menekankan, pentingnya peran PPID dan pengelola informasi untuk menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat agar tidak timbul persepsi yang salah.
“Jangan sampai muncul kesalahpahaman, misalnya, ‘anggaran kami dipotong’, padahal kondisinya memang demikian. Oleh sebab itu, Bapak/Ibu PPID diharapkan, dapat memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat tentang kondisi anggaran kita,” ujar Herson.
Herson juga menuturkan, akibat penyesuaian anggaran tersebut, sejumlah kegiatan pemerintah termasuk perjalanan dinas akan mengalami pengurangan di tahun 2026.
Ia mengimbau, agar setiap perangkat daerah menyiasati keterbatasan ini dengan perencanaan yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan prioritas.
Selain itu, Ia menyampaikan arahan Gubernur, Agustiar Sabran agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tahun 2026 dapat dilakukan secara daring (online) apabila memungkinkan, guna menekan biaya operasional.
“Tahun 2026, Bapak Gubernur juga mengharapkan, berbagai kegiatan bisa dilakukan secara daring. Jika memungkinkan, lakukan lah secara daring. Namun kalau memang perlu tatap muka, tidak apa-apa bertemu langsung,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herson juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal di Kalteng.
“Yang menjadi rujukan misi pertama Bapak Gubernur adalah optimalisasi pendapatan daerah. Kita perlu memberikan informasi terbaik kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa kita berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam, kekayaan dan aset kita untuk menghasilkan pendapatan yang baik,” tuturnya. (ifa/abe)
