Transaksi Digital Berikan Kemudahan Bagi Masyarakat
PALANGKA RAYA – Di tengah era globalisasi saat ini, penerapan transaksi dalam berbagai layanan publik terus didorong. Hal ini juga dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
Selain itu, tansaksi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.
“Kami mengharapkan dukungan masyarakat terhadap penerapan transaksi digital di Kota Palangka Raya. Salah satu contohnya adalah pembayaran parkir di Duta Mall Palangka Raya yang kini dapat dilakukan secara non-tunai melalui QRIS,” ungkap Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, beberapa waktu lalu.
Menurut wawali, penggunaan sistem pembayaran digital memungkinkan nilai transaksi tercatat secara tepat tanpa memerlukan uang tunai. Selain memudahkan masyarakat, langkah tersebut juga membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan terhadap penerimaan secara real time.
“Melalui sistem digital, setiap transaksi dapat termonitor dengan baik. Nilai retribusi yang diterima pun sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan selisih yang kerap terjadi pada sistem pembayaran manual,” ungkapnya.
Penerapan sistem digital dalam sektor retribusi publik seperti parkir, kata Achmad Zaini, merupakan langkah penting untuk meningkatkan PAD. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah pendapatan secara akurat dan menggunakannya untuk mendukung pembangunan.
“Salah satu manfaat utama dari transaksi digital adalah kemampuan pemerintah untuk memantau jumlah dan alur pendapatan secara detail. Jika seluruh sistem sudah terdigitalisasi, maka proses pengawasan dan perencanaan keuangan daerah akan menjadi lebih mudah dan akurat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya terus berkomitmen untuk memperluas penerapan transaksi digital di berbagai sektor layanan publik. Hal ini diharapkan mampu mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. (ter/ens)
