Isen MulangKalimantan Tengah

Pemprov Kalteng Capai 90 Persen Upload Dokumen RTL SPI 2024

68
×

Pemprov Kalteng Capai 90 Persen Upload Dokumen RTL SPI 2024

Sebarkan artikel ini
Pemprov Kalteng
Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung memimpin Rapat Koordinasi dan Pemantauan Progres IPKD MSCP Tahun 2025 serta Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI Tahun 2024 se-Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (24/10/2025). Foto: IST

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 dengan tingkat unggahan dokumen mencapai 90 persen dari total 10 rencana aksi yang ditetapkan.

Capaian ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan Progres IPKD MSCP Tahun 2025 serta Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI Tahun 2024 se-Kalteng di Aula Eka Hapakat (AEH) Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (24/10/2025).

Dalam sambutannya, Leonard menjelaskan bahwa progres penyusunan RTL SPI tersebut menunjukkan komitmen serius Pemprov Kalteng dalam menindaklanjuti hasil survei integritas yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dari sepuluh rencana aksi yang telah ditetapkan, saat ini telah diunggah 90 persen dokumen. Beberapa sisanya masih dalam tahap finalisasi, karena memerlukan waktu dan penyusunan konsep dokumen pendukung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Leonard menyampaikan harapan agar melalui kegiatan koordinasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh arahan dan masukan langsung dari KPK guna memperkuat komitmen serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan.

“Kami berharap, kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah pengampu masing-masing area untuk lebih memahami peran dan tanggungjawabnya, sehingga pemenuhan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah se-Kalteng dan menjadi wadah penting untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan integritas publik. (ifa/abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *