PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penguatan akuntabilitas serta efektivitas program strategis daerah.
Hal ini disampaikan saat menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 dan Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Ilham Nurhidayat, di Rumah Jabatan Gubernur, Istana Isen Mulang.
Gubernur menegaskan, pentingnya menjaga sinergi antar lembaga untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi peran aktif BPKP dalam mendampingi dan mengawal pelaksanaan program-program strategis daerah. Sinergi yang kuat ini harus terus dijaga demi terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Gubernur, Senin (20/10/2025).
Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 yang disampaikan BPKP memuat hasil pengawasan strategis pada sektor-sektor prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Selain itu, laporan juga menyoroti akselerasi program unggulan daerah, yakni Kartu Huma Betang Sejahtera.
Di sisi lain, policy brief yang disampaikan berfokus pada pembangunan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring program lintas sektoral. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Ilham Nurhidayat menegaskan komitmen BPKP untuk terus melakukan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
“Kami siap mendampingi Pemprov Kalteng dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan yang berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Pada pertemuan itu juga dibahas agenda pengawasan tematik Semester II Tahun 2025 yang akan difokuskan pada strategi penguatan swasembada pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daerah.
Pertemuan ini menjadi bukti konkret komitmen bersama antara Pemprov Kalteng dan BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (ifa/ab)
