PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau (Pulpis), H Ahmad Rifa’i mengikuti rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor perkebunan dan kehutanan di aula Jayang Tingang lantai II Palangka Raya, Senin (20/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard Samuel Ampung, Bupati Pulpis, H Ahmad Rifa’i dan kepala daerah se Kalteng.
Dalam paparannya di dalam rapat koordinasi, Bupati Ahmad Rifa’i mengungkapkan salah satu poin yang diharapkan dari rapat koordinasi ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Pulpis bisa berjalan sinergis dan memenuhi kepatuhan dan kewajiban pajak dari sektor perkebunan, kehutanan dan industri lainnya yang menjadi pendapatan bagi daerah
“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan investor mengetahui mana yang menjadi kewajiban perusahan kepada pemerintah kabupaten dan mana pemerintah provinsi,” kata Ahmad Rifa’i .
Bupati Ahmad Rifa’i juga memaparkan, tidak jauh berbeda dengan daerah lain terkait lemahnya pelaporan program Coorporate Social Responsibility (CSR) kepada pimpinan daerah sehingga pemerintah daerah tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan investor melalui program CSR tersebut.
“Gubernur sudah mengundang investor perkebunan dan kehutanan untuk membuat komitmen bersama terkait bagaimana memenuhi hak-hak mereka dan kewajiban mereka untuk ikut memajukan daerah. Mudah – mudahan langkah ini juga menjadikan Pulang Pisau ke depan lebih maju dan Jaya,” ucap Ahmad Rifa’i.
Dengan adanya penandatangan komitmen pakta integritas antara pemerintah provinsi, pemkab dan pihak ketiga yang memuat 17 poin ini, bupati berharap, menjadi rujukan bagi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk menindaklanjuti sebagai upaya dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.
Dijelaskan Bupati, beberapa hal yang menjadi perhatian Gubernur Agustiar Sabran diantaranya kewajiban investor dalam memenuhi pajak dan retribusi secara penuh dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.
“Beberapa hal yang menjadi perhatian lainnya adalah penyampaian data kendaraan dan alat berat, penggunaan plat KH, pembelian BBM melalui wajib pungut resmi di Kalimantan Tengah, tanggung jawab sosial melalui program CSR, plasma hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal,” jelasnya. (ung/abe)
DPRD Mura Dukung Program Ketahanan Pangan
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono. Foto: IST
PURUK CAHU – Kalangan DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) mengharapkan, program ketahanan pangan atau kemandirian pangan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Mura dapat memberikan manfaat langsung dan nyata untuk masyarakat pada umumnya.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Mura, Mahyono berharap, pelaksanaan program itu tetap memperhatikan aspek berkelanjutan, pengelolaan efisien serta memastikan agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat.
Ditegaskan, sesuai langkah strategis pemerintah pusat, untuk mengurangi ketergantungan pangan impor dengan mengambil kebijakan kemandirian pangan disetiap daerah.
“Jadi harus berhasil dengan mengerahkan segala daya dan upaya dimiliki kita, agar program itu bisa sukses serta memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Menurut politis PKB ini, faktor pendukung suksesnya program ini adalah kesiapan infrastruktur oleh pemda setempat.
“Pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian tentu menjadi poin utama lainnya guna suksesnya program berskala nasional ini,” imbuhnya.
Mahyono mengharapkan, kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemda, TNI Polri, petani dan sektor swasta.
“Itu penting guna mencapai target tujuan ketahanan pangan berkelanjutan,” ungkapnya. (udi/abe)
