PALANGKA RAYA – Pemerintah Pusat kembali menyoroti lambannya realisasi belanja sejumlah pemerintah provinsi menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Belanja yang digelar Senin (20/10/2025), dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, turut hadir secara virtual dalam rapat tersebut dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung.
Dalam rapat terungkap bahwa secara nasional, realisasi pendapatan mencapai 73,34 persen dan realisasi belanja 66,29 persen. Namun, Provinsi Kalteng masih berada di kelompok daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja yang rendah.
Selain itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga menyinggung soal dana yang masih mengendap dalam kas daerah. Tercatat per 17 Oktober 2025, saldo kas daerah tertinggi berada di DKI Jakarta sebesar Rp 19,48 triliun, sementara Kalteng memiliki saldo sebesar Rp 1,33 triliun.
Menkeu mempertanyakan alasan banyaknya anggaran yang tidak digunakan, bahkan hingga akhir tahun.
“Kalau Bojonegoro lebih dari Rp 3 triliun tidak terpakai di akhir tahun, mau diapain?” tanyanya, mencontohkan salah satu daerah kaya sumber daya namun rendah realisasi belanja.
Ia menekankan, bahwa dana daerah bukan untuk ditabung, melainkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata. Pemerintah Pusat pun mendorong belanja produktif dilakukan sejak awal tahun anggaran agar dampaknya terasa lebih cepat bagi masyarakat.
Menanggapi pertanyaan Menkeu, Mendagri menyampaikan bahwa anggaran daerah idealnya memang surplus agar tersedia cadangan, namun tetap harus dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik. (ifa/abe)
