PALANGKA RAYA – Sejumlah kepala daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng), memanfaatkan momentum Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 untuk mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam menggali potensi penerimaan daerah.
Rakor digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025) dan dipimpin langsung oleh Gubernur, Agustiar Sabran.
Dalam forum strategis ini, para Bupati dan Wali Kota menyampaikan permasalahan nyata di lapangan terkait rendahnya kepatuhan perusahaan perkebunan dan kehutanan terhadap kewajiban pajak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Ada beberapa perusahaan yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya, termasuk kontribusi melalui CSR dan pemenuhan kebun plasma,” ujar salah satu Bupati.
Isu lainnya yang mencuat adalah penggunaan kendaraan operasional dengan plat luar daerah, pembelian BBM di luar Kalteng, serta belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan besar.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan, komitmennya untuk mendampingi dan memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi PAD.
“Pemerintah provinsi harus hadir sebagai fasilitator, pengawas dan motor penggerak. Saya selaku Gubernur siap berada di garda terdepan,” tegasnya.
Gubernur juga memberi ruang dialog langsung dengan para direktur perusahaan perkebunan dan kehutanan yang hadir. Ia menekankan pentingnya menaati seluruh ketentuan daerah, seperti penggunaan plat nomor KH, pembelian BBM lokal, penggunaan galian C yang berizin hingga pembukaan rekening di Bank Kalteng untuk transaksi perusahaan.
Forum ini kemudian menghasilkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Gubernur, para kepala daerah, serta pimpinan perusahaan sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Kalteng yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
“Melalui sinergi ini, saya berharap semua pihak memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang sama terhadap kemajuan Kalteng,” pungkas Gubernur. (ifa/abe)
