PALANGKA RAYA – Di tengah kabar positif naiknya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025 yang mencapai 72,94 poin (kategori sedang), muncul pula catatan penting yang tidak bisa diabaikan, masih terdapat sejumlah daerah dengan skor IPLM rendah, menandakan ketimpangan pembangunan literasi yang cukup signifikan antarwilayah.
Dari laporan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalteng, beberapa kabupaten tercatat memiliki skor IPLM terendah, di antaranya Kabupaten Kapuas dengan skor 53,63, Barito Timur (56,01), Kotawaringin Timur (57,58) dan Gunung Mas (59,42).
Seluruhnya masih berada dalam kategori sedang, namun mendekati ambang bawah indeks.
Kepala Dispursip Kalteng, Adiah Chandra Sari menilai, bahwa rendahnya skor di sejumlah wilayah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya akses terhadap fasilitas literasi, keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.
“Beberapa daerah memang masih menghadapi tantangan struktural dan geografis, termasuk akses terbatas ke perpustakaan, kurangnya tenaga pustakawan dan belum meratanya kegiatan literasi yang menyentuh masyarakat lapisan bawah,” jelas Adiah, Jumat (17/10/2025).
Adiah menambahkan, wilayah dengan tingkat literasi rendah juga sering kali berhadapan dengan isu kesenjangan digital, yang menghambat kemampuan masyarakat mengakses informasi dan pengetahuan secara luas.
Ketimpangan ini semakin tampak mencolok jika dibandingkan dengan capaian sejumlah daerah lain yang berhasil masuk kategori “Tinggi”, seperti Barito Selatan (88,57), Lamandau (87,76) dan Sukamara (85,46). Bahkan, Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi juga berhasil mencatat skor tinggi yaitu 78,82.
Ketimpangan ini memunculkan tantangan besar bagi pemerintah provinsi dalam merancang kebijakan literasi yang mampu menjangkau daerah tertinggal, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.
Dispursip Kalteng menyatakan telah menyiapkan beberapa strategi untuk mendorong percepatan literasi di wilayah-wilayah dengan skor rendah.
Program yang akan dijalankan antara lain, peningkatan fasilitas perpustakaan desa dan kelurahan, termasuk pengadaan buku dan jaringan internet, pelatihan literasi digital dan literasi dasar untuk masyarakat umum, pemberdayaan kader literasi lokal untuk menjangkau kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan dan lansia, kemitraan lintas sektor dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.
“Kami tidak ingin ada daerah yang tertinggal. Literasi adalah hak semua warga. Intervensi harus disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dan berdampak langsung,” ujar Adiah.
Capaian IPLM 2025 menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalteng. Di tengah prestasi yang patut diapresiasi, ketimpangan antarwilayah tetap harus menjadi perhatian serius. Pemerintah provinsi dituntut untuk tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memastikan keadilan akses literasi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Adiah menegaskan bahwa keberhasilan program literasi tidak hanya diukur dari skor indeks, melainkan dari sejauh mana masyarakat bisa mandiri, kritis, dan produktif melalui akses informasi yang merata dan berkualitas.
“Kami ingin menjadikan literasi sebagai kekuatan untuk membangun sumber daya manusia unggul di Kalteng. Namun itu hanya bisa dicapai jika semua wilayah bergerak bersama, tanpa ada yang tertinggal,” tutupnya. (ifa/abe)
