PALANGKA RAYA – Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, baru-baru ini. Menurut Leonard, banyak mandat, arahan, instruksi dan Surat Edaran Bersama Menteri yang bersifat tugas pembantuan dan mandatory spending diterima daerah tanpa disertai penyerahan anggaran yang memadai. Akibatnya, daerah harus mengalokasikan sumber daya sendiri, meski kapasitas fiskalnya menurun.
“Kami diminta untuk menjalankan berbagai program dan target pembangunan, tapi anggarannya tidak diserahkan atau sangat minim,” ujarnya.
Sekda menegaskan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah disebabkan oleh pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya bukan karena efisiensi, melainkan akibat pergeseran anggaran ke kementerian atau lembaga pusat.
“Alih-alih efisiensi, yang terjadi adalah pengurangan anggaran daerah dan pergeseran anggaran ke pusat. Ini sangat memberatkan kami di daerah yang harus tetap memenuhi tuntutan pelayanan dan pembangunan,” jelas Leonard.
Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Leonard mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan ini.
Leonard mengajak, seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi mencari solusi jangka pendek dan panjang agar daerah bisa melaksanakan kewajiban tanpa harus terbebani tanpa anggaran.
“Kita perlu membangun sinergi, kolaborasi dan inovasi untuk mengatasi persoalan ini. Kami siap berdialog dan mencari jalan keluar bersama agar pembangunan daerah tidak terhambat,” pungkasnya. (ifa/abe)
