PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin menyoroti, adanya pergeseran tren kemiskinan di provinsi tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah pada 25 Juli 2025, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di perkotaan.
“Rilis BPS menunjukkan adanya kenaikan angka kemiskinan di perkotaan dari 5,22 persen pada September 2024 menjadi 5,46 persen pada Maret 2025,” ucapnya, saat membacakan pandangan fraksinya di Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan | Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025) kemarin.
Muhajirin menjelaskan, fenomena ini menjadi sinyal, bahwa kemiskinan di wilayah perkotaan terkait erat dengan isu urbanisasi, biaya hidup tinggi, ketimpangan akses lapangan kerja, keberdayaan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, hunian yang layak, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Selama ini kita fokus pada kemiskinan di perdesaan, namun data BPS menunjukkan masalah kemiskinan di perkotaan juga tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Politisi Demokrat ini juga menyoroti penurunan angka kemiskinan di perdesaan, yang menurut data BPS, turun dari 5,29 persen pada September 2024 menjadi 4,97 persen pada Maret 2025. Meski demikian, ia menekankan bahwa penurunan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.
“Kita apresiasi adanya penurunan angka kemiskinan di desa, tapi ini bukan berarti masalah selesai. Kita harus tetap waspada dan mencari solusi untuk masalah kemiskinan secara menyeluruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat DPRD Kalteng mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengentaskan kemiskinan secara umum, dan secara khusus mengatasi lonjakan tingkat kemiskinan di perkotaan.
“Kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kalteng meminta penjelasan dari Pemprov, mengenai strategi dan program yang akan dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai masalah kemiskinan di perkotaan ini menjadi bom waktu yang akan merugikan kita semua,” pungkasnya. (rdi/rdo)
