PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi (pemprov) dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari mengungkapkan, bahwa pihaknya masih menunggu kemampuan fiskal daerah, dalam rancangan keuangan yang saat ini sedang dibahas bersama pemprov. Ia menyebutkan, proyeksi APBD Kalteng 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp10,2 triliun menjadi Rp7,1 triliun.
“Pemangkasan ini sebenarnya masih satu rangkaian dengan pembahasan sebelumnya. Intinya, kita masih menunggu kemampuan fiskal dalam rancangan sekarang. Dari perhitungan awal, ada sekitar Rp2 triliun yang berkurang,” ucapnya, Jumat (17/10/2025).
Menurut Ansyari, situasi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dituntut, untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Ini sebuah tantangan bagaimana dengan anggaran yang seminimal mungkin tapi tetap tepat sasaran,” lugasnya.
Ia menegaskan, anggaran yang terbatas harus diarahkan ke sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, serta bidang yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harapkan belanja diarahkan ke sektor-sektor yang produktif dan berdampak langsung,” ungkapnya.
Menyikapi dampak pemangkasan terhadap kegiatan pembangunan, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan dan Murung Raya ini mengakui akan ada sejumlah program yang terpaksa dikorbankan.
“Kalau anggaran berkurang, otomatis pembangunan juga berkurang. Nanti kami bahas lagi bersama pemerintah daerah, tentu ada yang harus dikurangi seperti belanja perjalanan dinas dan kegiatan nonprioritas,” jelasnya.
Meski demikian, Ansyari memastikan bahwa pembahasan rinci terkait penyesuaian program masih berlangsung. DPRD Kalteng akan terus berupaya untuk memprioritaskan program-program yang esensial bagi masyarakat.
“Ini baru tahap pandangan fraksi terhadap nota keuangan dari Pemprov. Pembahasan detailnya akan dilakukan sampai akhir November, jadi kita tunggu dulu hasil akhirnya,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan, bahwa proyek pembangunan yang sudah berjalan tetap akan terdampak, meski tingkat penyesuaiannya masih dikaji. DPRD Kalteng akan berupaya, untuk meminimalkan dampak negatif dari pemangkasan, anggaran terhadap proyek-proyek strategis yang sedang berjalan.
“Pasti berpengaruh, karena dari tahun kemarin saja sudah ada penurunan dari Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun. Tapi kita tetap berusaha agar prioritas utama tidak terganggu,” pungkasnya. (rdi/rdo)
