PALANGKA RAYA – Ketimpangan pembagian dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) antara pusat dan daerah kembali disorot. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyuarakan perlunya sistem yang lebih adil dan proporsional, terutama bagi daerah-daerah penghasil yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Hal ini disampaikannya saat menjadi panelis dalam acara CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita, yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
“Kalteng punya potensi besar. Sawit kita saja luasnya 3 juta Hektare, belum lagi tambang batu bara, silika, sirkon, sampai bauksit. Tapi saat dana kembali ke daerah, nilainya sangat kecil dibanding kontribusi yang diberikan,” kata Edy.
Ia menekankan, bahwa Kalteng selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Namun, realisasi dana yang diterima daerah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinilai masih sangat timpang.
Menurutnya, ketidakseimbangan itu berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di wilayah terpencil yang seharusnya menjadi prioritas untuk membuka keterisolasian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau sistem pembagiannya lebih proporsional, pemerintah daerah bisa membangun lebih banyak fasilitas hilirisasi, pabrik pengolahan dan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Edy menilai bahwa keadilan fiskal akan menjadi kunci penting bagi daerah seperti Kalteng untuk mencapai kemandirian ekonomi, menekan inflasi serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata hingga ke pelosok.
Ia pun berharap pemerintah pusat segera meninjau ulang mekanisme pembagian dana bagi hasil, demi menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (ifa/abe)
