PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan tetap menerima kebijakan Pemerintah Pusat terkait penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026.
Akan tetapi, Pemprov Kalteng tetap memberikan masukan agar Pemerintah Pusat dapat memberikan kelonggaran terhadap ruang fiskal bagi daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo menjelaskan, bahwa pertemuan para Gubernur dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) beberapa waktu lalu menjadi ajang bagi Kepala Daerah untuk menyampaikan langsung kondisi keuangan di masing-masing provinsi.
“Pada dasarnya seluruh gubernur yang diinisiasi oleh APPSI yang diketuai oleh Pak Al-Harish, Gubernur Jambi, bersilaturahmi dengan Pak Menkeu untuk menceritakan posisi anggaran tahun ini yang mengalami pengurangan TKD,” jelas Wagub, Senin (13/10/2025).
Menurut Edy, Pemerintah Daerah memahami bahwa kebijakan pengurangan TKD merupakan keputusan Nasional. Dirinya berharap, agar pemerintah pusat, juga memperhatikan keseimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) agar tidak terlalu timpang.
“Harapannya, dana bagi hasil jangan sampai terlalu jomplang. Karena program-program itu kan tujuannya mempercepat proses mensejahterakan masyarakat. Tentu visi gubernur, bupati dan wali kota membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ucapnya.
Wagub Edy juga mengungkapkan, bahwa Menkeu telah mengapresiasi masukan dari para Gubernur dan akan menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada Presiden.
Selain itu, juga menyebutkan kemungkinan akan ada pertimbangan lanjutan pada triwulan pertama tahun 2026.
“Pak Menteri menyampaikan nanti akan dibahas dengan Presiden. Beliau juga mengapresiasi masukan dari daerah. Diharapkan, nanti di triwulan pertama 2026, Januari sampai Maret, ada semacam pertimbangan terhadap kondisi ini,” tambahnya.
Wagub menegaskan, Pemprov Kalteng tidak dalam posisi menolak kebijakan pusat. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, pihaknya justru ingin agar hubungan fiskal antara Pusat dan Daerah berjalan seimbang.
“Ini kan kebijakan Pemerintah Pusat. Kita tetap memberikan masukan supaya anggaran ke daerah bisa lebih longgar agar Gubernur, Bupati dan Wali Kota lebih leluasa menjabarkan program untuk masyarakat,” tutur Wagub Kalteng. (ter/abe)
