DPRD Katingan

Tata Kelola Aset Daerah Harus Efektif, Transparan dan Akuntabel

94
×

Tata Kelola Aset Daerah Harus Efektif, Transparan dan Akuntabel

Sebarkan artikel ini
Tata Kelola
Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto, S.Sos, MAP mendukung pemeriksaan kinerja pendahuluan atas efektivitas manajemen aset oleh BPK RI Perwakilan Kalteng. Foto: IST

KASONGAN – Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan, Entry Meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas efektivitas manajemen aset Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025, pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dan instansi terkait lainnya, baru-baru ini.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tata kelola aset daerah dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel. Pemeriksaan akan difokuskan pada aspek perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset yang dimiliki Pemkab Katingan.

Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto, S.Sos, MAP mendukung, sepenuhnya kelancaran proses pemeriksaan tersebut. Dia berharap, Pemkab Katingan dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Kalteng.

“Pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mendukung agar proses pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola aset di Kabupaten Katingan,” ujarnya.

Marwan juga menekankan, pentingnya keterbukaan dan kerja sama dari setiap perangkat daerah maupun instansi terkait.

“Saya berharap, pemeriksaan ini dapat menghasilkan evaluasi yang objektif, sekaligus menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, pemeriksaan kinerja ini bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan. Melainkan juga, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan aset.

“Hasil pemeriksaan diharapkan, dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kinerja, efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” tuturnya. (ndi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *