SAMPIT – Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar, rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kotim di ruang rapat DPRD, Selasa (7/10/2025). Salah satu isu yang mengemuka adalah permintaan kenaikan insentif bagi anggota BPD.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menyatakan bahwa aspirasi tersebut patut diperhatikan. Namun, ia mengingatkan bahwa usulan itu harus dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Permintaan rekan-rekan BPD agar insentif dinaikkan hampir menyentuh standar UMK. Kami memahami aspirasi ini, dan akan berupaya memperjuangkannya. Tetapi tentu harus menyesuaikan kemampuan daerah,” ujar Angga.
Saat ini, insentif anggota BPD di Kotim berada di kisaran Rp1,25 juta. Jumlah tersebut sudah mengalami kenaikan bertahap sejak 2020 lalu, meskipun masih jauh dari standar UMK yang berada di atas Rp3 juta.
Menurut Angga, sumber pembiayaan insentif BPD berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah terbatas dalam menambah alokasi dana.
Lebih jauh, Angga menjelaskan, bahwa APBD Kotim 2026 mengalami pemangkasan cukup besar, yakni lebih dari Rp380 miliar. Hal itu diyakini akan berpengaruh terhadap alokasi dana ke berbagai sektor, termasuk desa.
“Informasi dari BKD, pemangkasan anggaran ini cukup signifikan dan bisa berdampak ke desa. Jadi, masih perlu dilakukan kajian lebih detail apakah memungkinkan kenaikan insentif BPD atau tidak,” tambahnya.
Meski demikian, DPRD Kotim menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
“Prinsipnya, kami tidak menutup ruang. Jika keuangan memungkinkan, tentu akan kita upayakan. DPRD tetap berkomitmen memperhatikan kesejahteraan BPD,” tegas Angga. (pri/abe)
