PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, terus memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan seluruh pihak menghadapi potensi bencana banjir di wilayah setempat yang dikategorikan kelas risiko tinggi.
Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat, khususnya di wilayah rawan banjir.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan penyusunan rencana kontingensi, peningkatan peran BPBD Kabupaten/Kota, serta penguatan sistem komunikasi kebencanaan.
Alpius menjelaskan rencana kontingensi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan operasional yang bisa digunakan saat keadaan darurat.
“Jadi aparatur harus benar-benar paham cara menyusunnya dan mengimplementasikannya di lapangan,” ucapnya, Selasa (7/10/2025).
Dirinya juga menjelaskan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026 menunjukkan potensi kerugian akibat banjir bisa mencapai Rp25,71 triliun.
Angka tersebut mencakup dampak kerusakan fisik dan kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan jika banjir besar terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
Kemudian, disebutkan juga bahwa 99 kecamatan masuk kategori bahaya tinggi dan 37 kecamatan tergolong bahaya sedang. Wilayah dengan potensi terdampak terbesar meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.
Selain itu, Alpius juga mengungkapkan, bahwa 90 persen kecamatan di Kalimantan Tengah masih memiliki kapasitas rendah dalam penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari masih minim sarana, personel, dan perencanaan teknis di tingkat lokal.
“Artinya, kalau banjir datang tiba-tiba, respons di lapangan belum tentu bisa cepat dan terkoordinasi,” lanjutnya.
Untuk itu, BPBD Kalteng terus memperkuat sinergi lintas sektor agar upaya mitigasi dalam menghadapi potensi bencana banjir dapat dilakukan secara maksimal. (ter/abe)
