PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun 2025 untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan rapat paripurna tersebut menjadi tahapan akhir dari proses panjang pembahasan perubahan APBD,” kata Subandi, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, setelah melalui beberapa tahap, kini hasil evaluasi dari gubernur akan kembali ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD, sebelum akhirnya diundangkan menjadi peraturan daerah.
Menurut Subandi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD merupakan agenda penting untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah (PD) di akhir tahun.
“Proses pembahasan ini sudah panjang, dari tahap pertama hingga tahap terakhir kemarin. Selanjutnya pemerintah kota melalui wali kota akan mengirimkan kembali hasil evaluasi ini ke gubernur. Jika sudah selesai, maka Raperda Perubahan APBD tinggal diundangkan dan Insya Allah segera bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Dijelaskannya, dengan adanya tambahan beberapa kegiatan dalam perubahan APBD tersebut, pihaknya berharap seluruh program dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun.
DPRD memastikan penetapan Perubahan APBD tahun 2025 telah disepakati bersama dan siap dijalankan, guna mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Palangka Raya.
“Harapan kita, dengan tambahan kegiatan ini semuanya bisa terlaksana dengan baik sampai Desember nanti. Apa yang kita susun bersama wali kota pada intinya adalah untuk menindaklanjuti program prioritas yang sudah dicanangkan wali kota dan wakil wali kota,” tambahnya.
Subandi menekankan, DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar seluruh kegiatan yang sudah tertuang dalam Perubahan APBD 2025 benar-benar berjalan sesuai perencanaan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Selain itu, dewan juga mendorong agar setiap perangkat daerah bekerja maksimal menyerap anggaran, sehingga hasil pembangunan dan pelayanan bisa langsung dirasakan masyarakat secara merata. (ter/ens)
